By Asqi Resnawan on 4:47 PM
Pihak Istana bersuara atas pernyataan capres Joko Widodo atau Jokowi yang akan menjalankan politik anggaran bila pemerintah daerah tidak mengikuti pusat.
Pihak Jokowi mengatakan, bila pemerintah daerah tidak mengikuti pusat, maka ada pemotongan anggaran bagi pemerintah daerah.
Padahal, kata Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, Jokowi bersama wakilnya merupakan pemimpin daerah yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat.
"Dulu Jokowi bersama FX Rudiyanto menolak kenaikan BBM dan menolak BLT karena diinstrusikan PDI-P. Namun SBY-JK maupun SBY-Boediono tidak menghukum masyarakat dan tidak menegoisasikan secara politik hak-hak itu, tidak juga menberi tindakan disiplin kepada mereka berdua," katanya.
Andi Menambahkan, Jokowi adalah contoh dari Walikota yang hanya ahli belanja dan sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk APBD Kota Solo.
"Hasil penrtanggungjawaban anggaran tahun 2010, ketergantungan Pemkot Solo terhadap pemerintah pusat mencapai 85 %. Pendapatan asli daerah (PAD) Solo hanya sebesar RP 138 miliar dari total pendapatan senilai Rp 858 miliar. Bahkan 70 % APBD Solo dihabiskan untuk belanja PNS,” paparnya.
Kata mantan aktivis SMID ini, politik anggaran akan dijadikan Jokowi sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai hak dan amanat UUD dan UU yang ada. "Coba saja Jokowi pangkas DAK Papua, Aceh, Kalsel, Kaltim. Apa tidak menimbulkan disintegrasi bangsa? Asal bunyi saja Jokowi ini," pungkas Andi. (petikan)
Pihak Istana bersuara atas pernyataan capres Joko Widodo atau Jokowi yang akan menjalankan politik anggaran bila pemerintah daerah tidak mengikuti pusat.
Pihak Jokowi mengatakan, bila pemerintah daerah tidak mengikuti pusat, maka ada pemotongan anggaran bagi pemerintah daerah.
Padahal, kata Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief, Jokowi bersama wakilnya merupakan pemimpin daerah yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat.
"Dulu Jokowi bersama FX Rudiyanto menolak kenaikan BBM dan menolak BLT karena diinstrusikan PDI-P. Namun SBY-JK maupun SBY-Boediono tidak menghukum masyarakat dan tidak menegoisasikan secara politik hak-hak itu, tidak juga menberi tindakan disiplin kepada mereka berdua," katanya.
Andi Menambahkan, Jokowi adalah contoh dari Walikota yang hanya ahli belanja dan sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk APBD Kota Solo.
"Hasil penrtanggungjawaban anggaran tahun 2010, ketergantungan Pemkot Solo terhadap pemerintah pusat mencapai 85 %. Pendapatan asli daerah (PAD) Solo hanya sebesar RP 138 miliar dari total pendapatan senilai Rp 858 miliar. Bahkan 70 % APBD Solo dihabiskan untuk belanja PNS,” paparnya.
Kata mantan aktivis SMID ini, politik anggaran akan dijadikan Jokowi sebagai alat kekuasaan ketimbang sebagai hak dan amanat UUD dan UU yang ada. "Coba saja Jokowi pangkas DAK Papua, Aceh, Kalsel, Kaltim. Apa tidak menimbulkan disintegrasi bangsa? Asal bunyi saja Jokowi ini," pungkas Andi. (petikan)
Artikel Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Pesan yang baik, jangan emosional.Bila ingin mengkeritisi, pakailah dalil yang sahih.Dan identitasnya jelas. Komentar emosional, tidak ditayangkan